Dividen dan PMN BUMN Jelang Pergantian Pemerintahan

FAKTA.COM, Jakarta - Baru-baru ini, pemerintah resmi menggulirkan penyertaan modal negara (PMN) kepada dua perusahaan BUMN. Total nilainya Rp9,56 triliun.

Angka sebesar itu terdiri dari PMN untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp6 triliun, dan PMN untuk Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias Indonesia Financial Group/IFG Rp3,56 triliun.

Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, PMN untuk BUMN bisa mencapai Rp226,1 triliun. 

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Erick Thohir (@erickthohir)

Dalam rapat kerja dengan DPR belum lama ini, Menteri BUMN, Erick Thohir memang mendorong penyehatan serta memperkuat modal untuk penugasan BUMN. Tahun ini ada cadangan investasi Rp13,6 triliun.

"Kami juga mengusulkan PMN 2025 Rp44,2 triliun," kata Erick.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah mengatakan, dalam APBN 2024 sudah ada tiga perusahaan yang akan mendapat PMN. Di antaranya PT Hutama Karya (Persero) Rp18,6 triliun dalam rangka penyelesaian jalan tol Sumatera tahap 1 dan proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayuagung-Palembang-Betung.

Selain itu ada IFG dan Wijaya karya yang telah terbit PPnya.

Tren PMN BUMN kembali naik setelah sempat turun pada 2023. Tahun ini, Kementerian BUMN mengalokasikan Rp41,8 triiliun.

Dari jumlah itu, setidaknya ada delapan perusahaan yang bakal menerima dana Rp19,6 triliun.

Khusus untuk Wijaya Karya, PMN Rp6 triliun jadi bagian dari rencana perseroan untuk menerbitkan saham baru (rights issue) Rp9,2 triliun. 

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito mengatakan, dalam PMN, ada rencana privatisasi. Sementara dari rights issue akan mendukung perseroan menyelesaikan 37 proyek PSN dan 4 proyek IKN.

"Termasuk memperkuat struktur permodalan dan memperbaiki kondisi keuangan jangka panjang," ujar Agung.

Agung pun menyampaikan progres dua restrukturisasi. Di antaranya ke perbankan Rp20,7 triliun yang telah disetujui 15 bank dan efektif 26 Januari 2024.

Sementara obligasi telah disetujui pada 16 Februari 2024. "Untuk sukuk belum disetujui, dan akan kami lakukan pelunasan," tutur Agung.

Meski nilai PMN beranjak naik jelang bergantinya pemerintahan, tren penerimaan dividen dari BUMN ke pemerintah juga ikut naik. Atas kinerja 2023, BUMN menyetor dividen ke negara Rp81,2 triliun atau melesat 104,5% dari tahun buku 2022 Rp39,7 triliun.

Dari data tersebut, lebih dari 60% berasal dari kelompok bank. Salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Rp25,71 triliun.

Kemudian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kontribusi Rp17 triliun. Disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Rp6,27 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Tbk Rp420,1 miliar.

Erick pun memperkirakan, total dividen BUMN ke pemerintah dalam periode 2020-2024 bisa mencapai Rp279,7 triliun. Dengan begitu, jumlah dividen masih jauh lebih besar dari PMN dengan porsi 55% vs 45%.