Apresiasi Portofolio Investasi Dana Haji, Jokowi Ingatkan BPKH soal Kasus Jiwasraya

Oleh Issa Almawadi - fakta.com
12 Desember 2023 17:17 WIB
Ilustrasi. (Dokumen BPKH)

FAKTA.COM, Jakarta - Kasus Jiwasraya mengemuka saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Jokowi meminta, BPKH bersikap profesional, akuntabel, hati-hati serta mengedepankan prinsip syariah dalam mengelola dana haji.

"Ini saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat," ujar Presiden, Selasa (12/12/2023).

Presiden mengatakan dana kelolaan BPKH sangat besar, mencapai Rp165 triliun. Ini menyebabkan kinerja dan gerak-gerik BPKH selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

"Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH Rp165 triliun, gede banget itu dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya tiitip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," kata Jokowi.

Labbaik Allahuma Labbaik, Ongkos Haji Kembali Naik

Presiden pun meminta agar dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman. Saat ini, sebanyak 75% dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.

"Alhamdulillah, ini tempat aman, berada di BI. Dua persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2%. Menurut saya juga masih aman. Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu," ujarnya.

Kepala Negara menyebutkan, pemerintah dan DPR telah menetapkan biaya ibadah haji sebesar Rp93,4 juta. Sebanyak 40% dari biaya tersebut dipenuhi dari hasil investasi dana kelolaan BPKH.

Begini Rincian Biaya Haji 2024

Presiden pun mendorong agar ke depannya pengelolaan keuangan haji dapat lebih inovatif disertai dengan pengawasan internal yang lebih baik. Selain itu, Presiden juga mendorong agar dana kelolaan BPKH dapat lebih dari sekadar menambal kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat, tetapi bisa memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang.

"Dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah. Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik karena potensinya di ekonomi syariah kita ini masih sangat besar, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar," kata Jokowi menambahkan.

Jokowi pun yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga penyelenggaraan ibadah haji makin baik ke depannya.

Bagikan:

Data

Komentar (0)

Login to comment on this news

Updates

Popular

Data
Pointer
Interaktif
Program
Jobs
//