Daerah Penghasil Batu Bara Harus Siapkan Transformasi Ekonomi

FAKTA.COM, Jakarta - Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang Indonesia perlu mengantisipasi potensi penurunan ekspor batu bara. Bahkan, beberapa daerah penghasil batu bara harus bisa melakukan transformasi ekonomi.

Hal tersebut terkait dengan kebijakan transisi energi. Terlebih, Indonesia mengandalkan 75%-80% produksi batu bara untuk ekspor ke negara yang sudah menetapkan target net zero emission.

Melihat kondisi itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, permintaan batu bara domestik akan mencapai puncaknya pada tahun 2025-2030. Setelah itu akan permintaan domestik tersebut akan turun secara signifikan.

"Sementara, jika melihat tren permintaan, ekspor batu bara akan turun setelah tahun 2025," kata Fabby dalam seminar Sunset PLTU dan Industri Batu Bara: Meninjau Arah dan Dampak Multisektoral dalam Transisi Energi Berkeadilan, Rabu (27/9/2023).

Dari perkiraan itu, Fabby menilai, Indonesia punya waktu 5-10 tahun untuk mentransformasi ekonomi di daerah penghasil batu bara. Untuk itu, Indonesia perlu memperhatikan tiga faktor dalam memastikan transisi energi yang berkeadilan.

Secara rinci, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, Ilham Surya memaparkan beberapa wilayah yang akan terdampak program transisi energi. Di antaranya, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Berdasarkan laporan IESR berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim menemukan bahwa kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar 50% dan 70% di Muara Enim dan Paser selama satu dekade terakhir.

Selain itu, dana bagi hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batu bara berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah (APBD) hingga 20% di Muara Enim dan rata-rata 27% di Paser.

"Analisis modelling input-output kami di Kab. Muara Enim menunjukkan batu bara hanya memberikan nilai tambah berupa kompensasi sekitar 20% bagi pekerja, dibandingkan 78% yang digunakan untuk perusahaan batu bara itu sendiri," ujar Ilham.

Hal ini, kata Ilham, menunjukkan bahwa walaupun kontribusi PDRB sektor pertambangan tinggi, antara 50% di Muara Enim dan 70 persen di Paser, tidak mencerminkan terdistribusinya manfaat bagi masyarakat lokal dan tidak banyak menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang besar.

Dengan proyeksi penurunan permintaan batu bara karena program transisi energi, Kajian IESR menemukan beberapa sektor unggulan yang bisa dikembangkan seperti di Kabupaten Paser. Seperti jasa keuangan, manufaktur dan pendidikan.

Sedangkan di Kabupaten Muara Enim, dapat mengembangkan manufaktur dan penyediaan akomodasi serta makan minuman.