Daerah Perlu Miliki Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan

FAKTA.COM, Jakarta - Literasi dan inklusi keuangan masih jadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Hingga saat ini, indeks literasi masih di level 49,68% dengan inklusi 85,1%.

Pada tahun ini, pemerintah sendiri berharap indeks inklusi keuangan bisa naik ke level 90%. Dengan begitu, literasi keuangan juga bisa terkerek.

Untuk melihat perkembangan terkini literasi dan inklusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang berlangsung 17 Januari-5 Februari 2024.

Namun sebelum hasilnya muncul, OJK dan Kementerian Dalam Negeri baru saja memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (28/3/2024).

Dalam kesempatan itu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyampaikan, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen akan sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Dari sini, Aman pun berharap, TPAKD punya unit-unit pusat literasi dan keuangan.

"Yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di berbagai daerah," ujar Aman.

Sebagai tambahan informasi, perjanjian kerja Sama itu memuat beberapa hal. Di antaranya, pembentukan TPAKD untuk tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota; pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap program TPAKD.

Kemudian, ada juga dukungan terhadap kegiatan TPKAD di pusat dan daerah, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait program literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen di daerah.