Dapat Afirmasi Investment Grade dari Fitch, Ekonomi Indonesia Tetap Solid

FAKTA.COM, Jakarta - Fitch Ratings kembali kembali merilis peringkat utang Indonesia. Kali ini, lembaga pemeringkat berbasis di New York dan London itu mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB dengan outlook stabil.

Peringkat itu berarti satu tingkat di atas level terendah investment grade. Adapun pemeringkatan oleh Fitch tersebut dirilis Jumat (1/9/2023).

Dalam menetapkan peringkat itu, Fitch mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Selain itu, Fitch juga menilai rasio utang Pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level rendah.

Di sisi lain, Fitch melihat masih ada sejumlah tantangan yang perlu direspons, yaitu penerimaan Pemerintah yang masih rendah serta beberapa indikator struktural. Termasuk indikator tata kelola yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain pada peringkat yang sama.

Dari sisi eksternal, sejumlah indikator seperti transaksi berjalan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum pandemi, meskipun akan kembali ke level normal dalam beberapa tahun ke depan, dengan asumsi bahwa penurunan harga komoditas akan berlanjut.

Menanggapi keputusan Fitch tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan, afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga.

Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Perry, Selasa (5/9/2023).

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Fitch menilai ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5% pada 2023 didukung oleh konsumsi domestik yang solid, di tengah pelemahan ekspor dan eskalasi risiko dari tertahannya pemulihan ekonomi China. Selain itu, Pemilu pada 2024 diperkirakan tidak memengaruhi investasi, bahkan belanja Pemilu partai dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam enam bulan ke depan.

Dalam jangka menengah, ekonomi Indonesia diyakini akan memperoleh manfaat dari implementasi reformasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk pembangunan ibu kota baru, Nusantara. Atas perkembangan tersebut, Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tumbuh 5,2% pada 2024 dan 5% pada 2025.

Pada sisi eksternal, setelah mencatat surplus pada dua tahun terakhir, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit sebesar 0,3%-1,5% dari PDB pada 2023-2025, seiring penurunan harga komoditas. Penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur.

Terkait perkembangan harga, penerapan kebijakan moneter ketat dan sinergi dengan Pemerintah melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkirakan mampu menurunkan inflasi sehingga mencapai kisaran sasaran 3%+1% pada akhir tahun 2023 dan ke sasaran baru 2.5%+1% pada 2024.

Fitch juga menilai penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati telah berhasil mengembalikan defisit fiskal ke level sebelum pandemi pada 2022, dan diperkirakan tetap terjaga di bawah 3% dari PDB untuk beberapa tahun ke depan. Dari sisi penerimaan, dampak positif kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan pada 2023 diperkirakan belum mampu menahan dampak negatif dari penurunan harga komoditas.

Namun demikian, dalam jangka menengah Fitch memperkirakan utang Pemerintah akan menurun dari level 38,9% dari PDB pada tahun 2023 menjadi 38,0% pada 2025.