Dapat Bisikan Harga Minyak dari Sri Mulyani, Jokowi: Eling Lan Waspodo

FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan sinyal konsolidasi fiskal 2023 semakin kuat. Salah satu indikator yang disebutnya adalah perihal beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menanggung subsidi energi, khususnya yang berasal dari bahan bakar minyak.

“Tadi Bu Menteri Keuangan (Menkeu) bisik-bisik saya: Pak, urusan harga minyak kelihatannya tidak akan bergejolak naik lagi,” ujarnya ketika berbicara di seminar nasional outlook perekonomian Indonesia 2024 pada Jumat (22/12/2023).

Menurut Presiden, proyeksi tersebut membawa optimisme kelanjutan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun depan. Namun, Kepala Negara tetap mengajak jajarannya untuk senantiasa memperhatikan perkembangan terbaru di lapangan.

“Kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo, harus selalu ingat dan waspada terhadap ketidakpastian global  yang masih berlanjut. Belum lagi konflik di Timur Tengah yang bisa menimbulkan dampak kenaikan harga,” kata Jokowi.

Redaksi mencatat, lonjakan harga minyak sempat dikeluhkan oleh Menkeu Sri Mulyani saat penyusunan Rancangan APBN 2024.

Kala itu, pemerintah mematok asumsi makro sebesar US$80 sampai dengan US$82 dolar per barel. Namun, lonjakan harga menembus US$95 per barel. Kecemasan pun muncul tatkala anggaran subsidi bisa membengkak.

“Bagaimana kita bisa mengelola ketidakpastian dan dinamika itu tanpa mengerosi kredibilitas APBN dan memberikan kepastian kepada perekonomian serta kepada program-program pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR September lalu.

Akan tetapi di penghujung tahun ini harga minyak dunia semakin termoderasi sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap keuangan negara. Hal itu tercermin dari penurunan belanja pemerintah pusat di sektor nonkementerian dan lembaga (non-K/L) yang baru Rp894,3 triliun atau setara 71,8% dari pagu APBN hingga 12 Desember 2023 yang lalu.

“Belanja non-K/L yang relatif lebih kecil disebabkan karena pembayaran subsidi dan kompensasi untuk listrik dan BBM yang lebih kecil,” ujar Menkeu ketika konferensi pers realisasi APBN pertengahan Desember ini.