DPR: Perpanjangan Freeport Harusnya Tidak Buru-buru

FAKTA.COM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak gegabah memperpanjang izin pertambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Menurut dia, izin pertambangan PTFI masih lama.

Pria yang karib disapa Mul ini menjelaskan, izin tersebut sebelumnya mendapat perpanjangan selama 2x10 tahun dan baru habis pada tahun 2041. Sedangkan untuk tahap pertama sampai tahun 2031.

Dia mengatakan, seharusnya perpanjangan izin Freeport baru dapat dilakukan paling cepat pada tahun 2026. Sebab ketentuannya, perpanjangan izin paling cepat diajukan 5 tahun sebelum berakhir dan paling lama satu tahun sebelum izin tersebut berakhir, yakni tahun 2030.

"Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru," ujar Mulyanto saat dihubungi Fakta.com, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut disampaikan Mulyanto, sepatutnya perpanjangan izin Freeport diurus nanti saja oleh pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian, kesan politik bisa dijauhkan dalam proses ini.

"Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau 'deal-dealan' untuk biaya kampanye," katanya.

Dia menambahkan, iheal pengusahaan tambang sumber saya alam Indonesia harus semakin dominan. Hal itu merupakan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka semestinya kita mampu mengelola bisnis ekstraksi SDA seperti ini secara lebih mandiri.

Mulyanto menyebut posisi tawar Pemerintah sebagai pemberi izin sangat kuat. Kata dia, bila ingin memberikan persyaratan lain untuk perpanjangan izin Freeport, bisa memberikan syarat lain, misalnya tambahan saham nasional.

"Dengan tambahan saham 10 persen maka kepemilikan nasional atas Freeport akan menjadi semakin dominan (61 persen) dan otomatis Indonesia menjadi pengendali dalam konsolidasi operasi dan keuangan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas penambahan saham Freeport di Indonesia di sela kunjungannya ke Amerika Serikat, Senin (13/11/2023). Isu itu dibahas dengan Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyambut baik wacana penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Dia pun berharap, rencana itu bisa selesai akhir November ini.

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," kata Jokowi kepada Adkerson, seperti dikutip Setkab.go.id.