Fraud Rp2,5 Triliun, Sri Mulyani Ajak Kejaksaan Bersih-Bersih LPEI

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi memberikan laporan dugaan kecurangan (fraud) terhadap pembiayaan yang disalurkan kepada debitur oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

“Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim, terutama terhadap kredit-kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menkeu menjelaskan, tim ini terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu, dan LPEI sendiri.

“Hari ini kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman sebesar Rp2,5 triliun,” tutur dia.

Menkeu menyayangkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dalam aktivitas LPEI. Pasalnya, LPEI memiliki peran sentral dalam pembiayaan ekspor Indonesia.

“LPEI punya tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Selain itu diharapkan bisa memberdayakan UMKM kita untuk bisa menembus pangsa pasar luar negeri,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan nilai fraud Rp2,5 triliun itu berasal dari sejumlah perusahaan yang menjadi debitur LPEI. Adapun, perusahaan yang dimaksud adalah PT RII (Rp1,8 triliun), PT SMR (Rp216 miliar), PT SRI (Rp1,44 miliar), dan PT PRS (Rp305 miliar).

“Ini tahap pertama, nanti ada tahap keduanya. Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindak lanjuti dari pada perusahaan ini kami tindak lanjuti secara pidana,” ucap dia.

Burhanudin juga menyampaikan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik pengelolaan keuangan negara, utamanya di tumbuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.