Gibran Bicara Dana Abadi Pesantren, Kemenkeu Beri Tanggapan

FAKTA.COM, Jakarta - Bakal calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa salah satu program yang akan diusung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 adalah pembentukan dana abadi pesantren.

Hal itu dia sampaikan tengah pekan ini sebelum mendaftarkan diri ke KPU untuk mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto.

“Saya akan membocorkan beberapa program unggulan, (diantaranya) dana abadi pesantren yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan selaku instansi pengelola fiskal negara angkat bicara. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kemenkeu), Andin Hadiyanto mengonfirmasi bahwa dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. 

Artinya, dana abadi pesantren merupakan program eksisting dan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah naungan Kementerian Keuangan.

“Saat ini dana abadi pendidikan ada sebesar Rp106,1 triliun, dan total dana abadi di LPDP ada Rp134,1 triliun,’ tuturnya.

Andin menjelaskan, untuk periode 2023 telah dialokasikan belanja untuk sektor pesantren sebesar Rp250 miliar. Sejumlah besar anggaran tersebut kemudian disalurkan kepada Kementerian Agama selaku eksekutor di lapangan.

“Pengelolaannya sendiri ada di Kementerian Agama dan prosesnya sekarang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, program multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa dan lain-lain,” ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengamini jika dana abadi pesantren merupakan bagian dari skema endowment fund yang ada di LPDP.

“Untuk dana abadi memang kita sudah punya (sejumlah) dana abadi yang ada sekarang ini. Jadi, silahkan kalau mau mengulas hal tersebut. Kami hanya menyebut melalui Undang-Undang APBN saja, karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR,” tegas Menkeu.

Sebagai informasi, LPDP merupakan instansi yang utamanya memberikan beasiswa untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. 

Disebutkan bahwa LPDP terus bergerak menuju organisasi yang memiliki daya saing tinggi, bukan hanya pada skala lokal, namun juga skala regional bahkan internasional. Adapun, sampai dengan Juli 2023 total penerima beasiswa mencapai 40.175 orang sejak pertama kali di periode 2013.