IKN dalam Pandangan Para Cawapres

FAKTA.COM, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu topik pembahasan debat calon wakil presiden atau cawapres. Dari tiga calon yang ada, tak ada satu pun yang menyatakan tak setuju dengan proyek pemindahan ibu kota Indonesia itu.

Namun para cawapres ini terfokus pada pembiayaan mega proyek tersebut. Asal tahu saja, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebutuhan pendanaan IKN mencapai Rp466 triliun.

Dari jumlah itu, sebagian besar berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Nilainya mencapai Rp252,5 triliun.

Dari topik ini, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyatakan, selama ini beberapa pihak gagal paham ihwal proses pembagunan IKN. Di luaran, imbuhnya, banyak yang mengira bahwa IKN dibangun menggunakan 100% APBN.

Menurut Gibran, hal tersebut adalah salah. Sebab pada kenyataannya IKN dibangun hanya menggunakan 20% APBN.

"Sisanya adalah investasi dari swasta dan luar negeri. Ini yang banyak gagal paham," ujar Gibran saat menjawab pertanyaan soal lebih penting mana pembangunan SDM dengan infrastruktur, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Terkait dengan lebih penting mana pembangunan SDM atau infrastruktur yang ditanyakan panelis, putra sulung Presiden Joko Widodo ini menyatakan keduanya berjalan secara beriringan. Menurut dia, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, haruslah dibutuhkan generasi emas.

Sementara itu, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, mempertanyakan pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran, yang menyebut jika investasi sektor swasta telah masuk ke IKN. Menurut Mahfud, pembangunan IKN sampai saat ini masih diinisiasi oleh pemerintah.

"Sejauh yang kita baca belum ada satupun investor yang masuk," kata Mahfud mengungkapkan.

Mahfud pun menilai, perkembangan di IKN saat ini ditandai dengan sejumlah besar lahan yang sudah mendapat sekat-sekat kepemilikan. "Yang saya dengar mahal sekarang ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini," ucapnya.

Meski demikian, Mahfud sepakat atas konsep pembangunan IKN yang bersinergi dengan pihak swasta sebagai pelopor kedepannya.

"Saya setuju agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi penggunaannya harus sesuai tujuan semula, yaitu mengundang investor. Tapi yang sekarang sudah jadi semuanya adalah dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan," tegas dia.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyebut dengan 1% dari anggaran IKN bisa untuk membangun jalan dan pembangunan kota di Kalimantan.

"IKN sebagai salah satu contoh saja itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp500 trilliun. Padahal 1% saja dari Rp400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres," kata Muhaimin dalam kesempatan yang sama.

Bahkan menurutnya, 3% dari seluruh anggaran IKN bisa untuk membangun sekolah yang kayak di seluruh Kalimantan. "Yang paling penting infrastruktur untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan," ucapnya. (Andry Winanto, Riezky Maulana, Rendi Sugiri)