Implementasi Transisi Energi, Pusat dan Daerah Perlu Tingkatkan Kapasitas

FAKTA.COM, Jakarta - Penerapan transisi energi Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. Salah satunya mengenai kapasitas di level pemerintah pusat dan daerah.

Fakta tersebut, tertuang dalam studi Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Stockholm Environment Institute (SEI). Studi itu membahas mengenai analisis kapasitas institusi pemerintah pusat dan daerah untuk transisi batu bara berkelanjutan di Indonesia.

Menurut studi itu, dari delapan kapasitas ideal, pemerintah pusat dan daerah masih berbeda. Pemerintah pusat dinilai punya kesadaran untuk bertransisi energi, sementara kapasitas daerah telah memadai untuk implementasi transisi energi.

Delapan kapasitas tersebut antara lain, kesadaran, pengetahuan teknis, pelibatan pemangku kepentingan, komunikasi, jaringan multilevel (networking), finansial, penguasaan instrumental dalam penataan dan penguatan organisasi, serta pengimplementasian transisi energi.

Berdasarkan analisis awal IESR, pemerintah nasional memerlukan peningkatan kapasitas di bagian pengetahuan teknis, komunikasi dan membangun jaringan multilevel (networking). Sementara pemerintah daerah juga masih cenderung lemah dalam pengetahuan teknis tentang bertransisi energi, finansial, dan kewenangan yang termasuk dalam kapasitas instrumental.

Dengan begitu, baik pemerintah pusat maupun daerah masih memerlukan peningkatan kapasitas di tujuh macam kapasitas lainnya.

"Sehingga untuk memiliki kapasitas yang mumpuni dan saling melengkapi, kolaborasi yang erat antar pemerintah nasional dan pemerintah daerah menjadi hal yang krusial," ujar Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, Wira Swadana, Kamis (26/10/2023).

Dengan begitu, pemerintah pusat bisa menetapkan regulasi yang mendukung pelaksanaan transisi energi berkeadilan, menarik investasi dan pembiayaan transisi energi melalui berbagai kerjasama internasional. Sementara, pemerintah daerah dapat mengambil peran sebagai koordinator dan stimulator dalam proses transisi energi.

Dalam kesempatan sama, Peneliti Stockholm Environment Institute, Stefan Bößner menuturkan, pemerintah dapat memperkuat kapasitasnya dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang mendukung inisiatif dan teknologi yang rendah karbon. Ia juga menyebut bahwa diversifikasi ekonomi menjadi solusi kunci untuk melakukan transisi energi berkeadilan.

"Pilihan diversifikasi ekonomi tersebut tersedia di Indonesia. Misalnya saja daerah penghasil batu bara bisa mengembangkan wisata lingkungan, dan memanfaatkan penggunaan lokasi pertambangan untuk instalasi energi surya atau sebagai penyimpanan energi," kata Stefan.