Kata Kemenkeu soal Pembubaran 7 BUMN: Bisnisnya Sudah Sunset

FAKTA.COM, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban memberikan pernyataan soal pembubaran tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir tahun ini.

Menurut dia, pihaknya terus menggalang sinergi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pemberesan terhadap sejumlah perusahaan pemerintah. 

Disebutkan bahwa fokus selanjutnya adalah terkait dengan penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) dan juga Subsidiary Loan Agreement (SLA) dari perusahaan yang dimaksud.

“Ini juga merupakan bukti keseriusan karena industrinya sendiri sudah sunset (redup). Jadi kami mendukung upaya ini,” ujarnya kepada wartawan ketika menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Selain itu, Rionald memastikan akan berkoordinasi untuk menyelesaikan urusan perpajakan di ketujuh BUMN yang dibubarkan.

“Jadi ini keutamaan yang akan kami lakukan,” katanya.

Adapun, ketujuh BUMN yang dibubarkan adalah PT Iglas, PT Industri Sandang Nusantara, PT Istaka Karya, PT Kertas Kraft Aceh. Kemudian, PT Kertas Leces, PT Merpati Nusantara Airlines, dan  PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN).

Mengutip informasi yang dilansir Kementerian Keuangan, BUMN berkontribusi memberikan dividen melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) di sektor Kekayaan Negara Dipisahkan atau KND.

Sampai dengan 12 Desember 2023, jumlah setoran dividen telah mencapai Rp81,5 triliun. Jumlah itu setara dengan 166% dari target APBN yang sebesar Rp49 triliun, atau 100% dari perubahan di Perpres 75/2023.

Bukuan itu paling banyak disumbang oleh BUMN perbankan sebesar Rp40,8 triliun. Sementara sisanya Rp40,7 triliun adalah dividen yang berasal dari nonperbankan.