Motor Listrik Sepi Peminat, Pengamat: Bukan Kebutuhan Utama Masyarakat

FAKTA.COM, Jakarta - Perkembangan program subsidi motor listrik dalam sorotan. Terutama setelah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan baru 108 unit motor listrik yang terjual dari 200.00 unit yang ada.

Moeldoko menilai, penyebab minimnya realisasi penjualan hingga Mei 2023 itu adalah kurangnya sosialisasi program subsidi.

Melihat kondisi itu, Pakar Kebijakan Publik Narasi Insitute Achmad Nur Hidayat mempersoalkan desain kebijakan yang tidak tepat dan membuat publik menjadi tidak percaya kredibilitas pemberian subsidi motor tersebut. "Masyarakat bukan pemilik smartphone dan tidak familiar dengan dunia internet dan kecanggihan mobile aplikasi. itu kesalahan desainnya," ujar Achmad dikutip Jumat (26/5/2023).

Desain kebijakan subsidi motor listrik dikhususkan masyarakat kecil seperti penerima KUR, penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BUPM), penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. 

"Desain subsidi motor listrik juga tidak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan ekonomi. Bukan kalangan kecil, motor listrik bukan kebutuhan utama," kata Achmad menambahkan.

Menurut Achmad, masyarakat lebih membutuhkan bantuan biaya BBM, LPG, sembako dan minyak goreng daripada subsidi membeli motor listrik baru.

Achmad pun memroyeksikan program subsidi motor listrik ini tidak akan tercapai target 200.000 unit. 

Sementara itu, konversi Motor listrik tepat untuk mereka kalangan driver motor online dimana sebenarnya mereka tidak merasa urgen mengkonversi motor mereka menjadi listrik. 

"Prioritas mereka adalah tarif gojek online yang lebih adil dan lebih tinggi untuk mengkompensasi biaya hidup yang semakin mahal bukan mengkonversi motor mereka, toh motor eksisting mereka kebanyakan masih kredit," pungkas Achmad.

Sementara pemilik motor dari kalangan para pekerja kantoran dan pegawai diatas UMR, mereka berminat untuk mendapatkan subsidi motor listrik namun mereka tergolong orang yang tidak perlu disubsidi menurut kriteria pemerintah karena mereka kelompok menengah atas yang mampu.