Penyaluran KUR Mandek, Pemerintah Boncos Bayar Subsidi Bunga?

FAKTA.COM, Jakarta - Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) cenderung menurun pada sepanjang tahun lalu. Sampai dengan November 2023 realisasi KUR baru sebesar Rp229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur atau setara dengan 77,42% dari target Rp297 triliun.

Jika dikomparasikan dengan capaian sebelumnya, maka hasil yang didapat cukup kontras. Pada 2022 penyaluran kredit usaha rakyat menyentuh Rp365,5 triliun atau 97,95% dari target Rp373,17 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan bahwa pemerintah melakukan sejumlah perubahan kebijakan dalam penyaluran KUR.

“Sebagai evaluasi tahun 2023, penyaluran KUR tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas,melainkan juga memperhatikan sisi kualitas,” kata Ferry beberapa waktu lalu.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah membayar subsidi bunga KUR sebesar Rp40,9 triliun pada 2023. Nilai ini meroket dibandingkan dengan 2022 yang hanya Rp23,1 triliun.

“KUR masuk anggaran perlindungan sosial yang juga dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Menkeu dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di awal tahun ini.

Sebagai gambaran, laju kencang penyaluran kredit usaha rakyat pada 2022 membawa konsekuensi terhadap subsidi yang disediakan pada tahun berikutnya. Sehingga, semakin banyak KUR yang tersalurkan maka alokasi anggaran subsidi bunga juga harus ikut meningkat.

Adapun, pada periode 2024 jumlah anggaran subsidi kredit usaha rakyat kembali naik menjadi Rp47,78 triliun.

Seperti diketahui, pemerintah punya target mengerek porsi kredit perbankan ke UMKM/UKM jadi 30% di 2024 (dari posisi sekarang sekitar 21%). 

Namun ekspansi kredit secara agresif melalui KUR menimbulkan ekses terhadap penyediaan dana subsidi dari APBN. Belum lagi hanya satu entitas perbankan nasional yang mengkhususkan diri menggarap UMKM/UKM, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI).

Asal tahu saja, lembaga intermediasi cenderung kurang tertarik menggarap segmen ini karena menganggap risiko kredit masih cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah masuk melalui KUR dengan dukungan intervensi fiskal.