Pernah Disinggung Jokowi, Ternyata Dana Bank di Surat Utang Tembus Rp1.705 T

FAKTA.COM, Jakarta - Era suku bunga tinggi saat ini cenderung membuat kondisi likuiditas di pasaran menjadi semakin ketat. Hal ini cukup beralasan lataran para pemilik dana lebih terdorong untuk memarkir dananya dengan harapan imbal hasil (return) yang besar.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dari pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae saat menggelar konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK). Dian menjelaskan, pembelian obligasi korporasi nonbank dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh perbankan cukup varitatif.

Dian mengungkapkan kepemilikan obligasi korporasi pada Desember adalah senilai Rp269,46 triliun. Angkat ini lebih tinggi dari November 2023 yang sebesar Rp231 triliun.

Sementara di SBN, kepemilkan bank lebih tinggi lagi, yakni Rp1.436,31 triliun meski melandai dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp1.458,92 triliun.

Artinya, sampai dengan penutupan tahun lalu total obligasi yang digenggam oleh perbankan menembus Rp1.705,7 triliun.

“Kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya kepada awak media pada Selasa (9/1/2024).

Dalam catatan Fakta.com, nilai jumbo kepemilikan obligasi oleh perbankan sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. 

Kepala Negara menyebut strategi ‘parkir’ dana kurang mendukung program strategis pemerintah dalam meningkatkan porsi penyaluran kredit secara langsung ke produkif.

“Banyak pelaku-pelaku usaha yang kelihatannya kok (menilai) peredaran uangnya makin kering. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara). Atau dipakai membeli SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) atau SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia), sehingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang,” kata Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, pemerintah memiliki target penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM sebesar 30% pada 2024. Adapun, rata-rata penyaluran saat ini masih sekitar 21%