Serupa tapi Tak Sama, Anies vs Jokowi dalam Tekan Rasio Utang

FAKTA.COM, Jakarta - Anies Baswedan telah menetapkan  strategi mengatasi utang pemerintah jika dirinya terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk mengatasi utang adalah dengan memperbesar pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Problemnya bukan di nominalnya, tapi pada persentasenya (rasio utang terhadap PDB). Itu artinya rasio utang yang sekarang 39%, didorong menjadi 30%. Caranya adalah melalui peningkatan PDB-nya,” ujar dia dalam sebuah forum diskusi di Jakarta tengah pekan ini, .

Anies juga mengirimkan sinyal jika penambahan utang bukanlah sesuatu yang haram jika dipercaya memimpin pemerintahan. “Jadi bukan secara nominalnya,” tegas dia.

Untuk diketahui, rasio utang terhadap PDB sempat menyentuh puncak pada 2021 saat menembus 41%. Uniknya, jumlah utang negara saat itu ‘hanya’ Rp6.908,87 triliun.

Kondisi tersebut terjadi lantaran perekonomian tertekan cukup hebat akibat pandemi yang membuat pembentukan PDB amblas.

Strategi Anies dalam menekan rasio utang, serupa tapi tak sama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi juga sempat mengambil tindakan untuk mengembalikan posisi utang ke level psikologis 30%-an hingga saat ini.

Mengutip APBN Kita Oktober 2023, sampai dengan akhir September 2023, posisi utang pemerintah sebesar Rp7.891,61 triliun. Angka itu setara dengan 37,95% dari PDB, atau membaik dari posisi akhir 2022 sebesar 39,7%.

Asal tahu saja, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa rasio utang pemerintah tidak boleh melebihi batas 60% dari PDB. Ketetapan itu kemudian dipertajam melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40% dari PDB.