Terealisasi Rp16,5 T, Anggaran Pemilu Masih Banyak Tersisa

FAKTA.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa realisasi anggaran pemilu dari alokasi tahun ini tercatat sebesar Rp16,5 triliun. Bukuan itu merupakan perhitungan yang dilakukan hingga 12 Februari 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan serapan ini setara dengan 43,2% atau kurang dari separuh dari pagu Rp38,3 triliun.

“Realisasi anggaran pemilu 2024 tersebut disebar melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp16,2 triliun. Kemudian yang melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) yakni sebesar Rp300 miliar,” ujar dia kepada wartawan kemarin (22/2/2024).

Menkeu menjelaskan, anggaran yang sudah berhasil diserap oleh KPU dan Bawaslu antara lain digunakan untuk pembentukan badan adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data, pemungutan dan perhitungan suara.

Lalu, pengelolaan laporan, logistik dan dokumentasi, pengawasan kampanye dan masa tenang, hingga pengawasan dan penetapan hasil pemilu.

Sementara yang melalui 14 K/L dioptimalkan untuk pengamanan pemilu, penanganan pelanggaran kode etik, sosialisasi pemilu, penanganan perkara konstitusi, pembentukan pos pemilu, perumusan kebijakan pengamanan, serta pengelolaan konten informasi publik.

Adapun, beberapa K/L yang menjadi pelaksana adalah Kejaksaan Agung, Polri, TVRI, RRI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Anggaran pemilu disiapkan secara bertahap dalam tiga tahun terakhir, yaitu pertama pada pada 2022 yang terealisasi sebesar Rp3,1 triliun. Kemudian realisasi 2023 (sementara) sebesar Rp29,9 triliun, serta alokasi 2024 yang sebesar Rp38,3 triliun,” katanya.

“Sehingga alokasi anggaran pemilu dari tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebesar Rp71,3 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.