Empat Dapen BUMN Berpotensi Rugikan Negara Lebih dari Rp300 M

FAKTA.COM, Jakarta - Empat dana pensiun (dapen) milik BUMN berpotensi merugikan negara lebih dari Rp300 miliar. Angka ini merupakan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung.

Menteri BUMN, Erick Thohir dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Erick yang didampingi langsung Jaksa Agung, ST ST Burhanuddin menyampaikan, empat dapen tersebut antara lain milik Inhutani, PTPN, AP1, dan RNI atau ID FOOD.  "Dari empat dapen itu, ada kerugian negara Rp300 miliar. Ini belum dibuka sepenuhnya oleh BPKP dan Kejaksaan Agung," kata Erick.

View this post on Instagram

A post shared by Erick Thohir (@erickthohir)

Erick bahkan meyakini, kerugian negara dari empat dapen itu bisa lebih besar lagi. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya.

"Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick geram.

Erick menjelaskan, kecurigaan penyelewengan dana di dapen BUMN bermula sejak membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri. Saat itu, kata Erick, dia mulai curiga bahwa dapen BUMN punya indikasi yang serupa.

"Maka saya membentuk tim untuk meneliti ulang apakah yang kami khawatirkan memang terjadi," ujarnya.

Ternyata, Erick bahkan melihat dari 48 dapen yang dikelola BUMN, 70% di antaranya sakit. "34 Bisa dinyatakan tidak sehat," ucap Erick.

Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, kedatangan Menteri BUMN dalam rangka bersih-bersih BUMN. "Ini tindak lanjut update terus bersih-bersih. Kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Kementerian BUMN," kata Burhanuddin.