Insentif Properti Berpotensi Dongkrak Pertumbuhan KPR hingga Dobel Digit

FAKTA.COM, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, menyambut positif insentif fiskal pemerintah yang menyasar sektor properti. Stimulus tersebut memungkinkan debitur mendapat keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) hingga 100%.

“Kami tentunya optimis bahwa kebijakan insentif tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki rumah sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis KPR perbankan. Terlebih, segmen yang dibidik primary market khususnya pembelian properti di mitra pengembang BNI,” ujar Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo Budiprabowo dalam keterangan tertulis, tengah pekan ini.

Menurut Okki, hal tersebut membuat proyeksi pertumbuhan bisnis di segmen hunian bisa meningkat hingga dobel digit. Proyeksi itu didasarkan pada kebijakan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Kebijakan dimaksud dapat mendorong penyaluran KPR, dimana berdasarkan implementasi kebijakan insentif PPN sebelumnya di tahun 2021-2022 dapat memberikan dampak terhadap peningkatan permintaan KPR di kisaran 5% hingga 20%,” tutur dia.

Okki menambahkan, perseroan sendiri sebenarnya telah memasang target pertumbuhan yang cukup agresif di sektor kredit pemilikan rumah untuk tahun ini. Sehingga, dengan adanya intervensi APBN terbaru diharapkan bisa mendongkrak hasil yang lebih tinggi lagi.

“Di BNI, penyaluran KPR BNI Griya tahun 2023 ditargetkan tumbuh diatas 10% dibandingkan tahun sebelumnya.  Di tahun depan, kami berharap tren kinerja penyaluran KPR yang positif ini dapat berlanjut pada tahun depan,” tegas dia.

Adapun, BNI hingga kuartal III/2023 berhasil mencetak laba konsolidasai Rp15,7 triliun. Angka itu tumbuh 15,1% year on year (yoy), namun melambat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya.

Catatan laba emiten bersandi BBNI ini tidak lepas kinerja kredit yang mengalami peningkatan 7,8% menjadi Rp671,4 triliun dan menopang pembentukan aset menjadi Rp1.009,3 triliun. 

Intermediasi yang kuat turut dibarengi dengan kemampuan menjaga rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) secara gross ke level 2,3% dari sebelumnya 3% secara tahunan.