PLN Siap Melantai di Bursa Karbon

FAKTA.COM, Jakarta – PT PLN (Persero) akan melantai di bursa karbon Indonesia. Perusahaan pelat merah itu akan menjadi trader dengan membuka setara hampir 1 juta karbon dioksida.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan BUMN listrik ini mendapatkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) pertama di Indonesia melalui mekanisme non konversi dengan mekanisme internasional.

“Kita akan segera melantai di bursa karbon dengan penurunan emisi terbesar,” kata Darmawan di Jakarta, dilansir dari laman PLN, Jumat (29/9/2023).

PLN juga melakukan perdagangan karbon secara langsung dengan melingkupi 3 dari 4 aspek perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi secara langsung, offset emisi secara langsung, dan perdagangan offset melalui bursa. Perusahaan itu juga meluncurkan PLN Climate Click yang akan digunakan untuk perdagangan karbon, baik perdagangan emisi maupun offset emisi yang sudah mulai dilakukan pada 8 September 2023.

“Saat PLN masuk bursa beberapa waktu ke depan, kami akan langsung menjadi pemilik SPE dengan penurunan emisi terbesar,” kata dia.

Lanjut Darmawan, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang mengantongi SPE gas rumah kaca (GRK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangkit ini sudah menurunkan karbon dioksida setara hampir 1 juta ton pada 2022.

PLTGU Blok 3 Muara Karang sudah memakai 100% bahan bakar gas yang telah diregasifikasi dari liquid natural gas (LNG) di floating storage and regassification (FSRU) dengan memakai supply gas alam cair. PLTGU ini juga dilengkapi dengan teknologi gas turbin terbaru. Teknologi itu diklaim paling efisien karena menggunakan combine cycle.

“PLN saat ini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi menghadirkan energi yang rendah emisi. Itu dari mana? Ya, tentu bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan,” kata dia.

BUMN setrum itu sedang membuat skenario transisi energi melalui Accelerated Renewable Energy Development. Perusahaan itu menambahkan porsi pengembangan energi terbarukan hingga 75% pada 2040 dan 25% di antaranya adalah gas alam.