Resmi Dapat PMN, Wijaya Karya Gelar Rights Issue Rp9,22 Triliun

FAKTA.COM, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bergerak cepat untuk menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) alias rights issue. Aksi ini merupakan dampak dari kepastian perseroan mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp6 triliun.

PMN untuk Wijaya Karya tertuang dalam PP nomor 15/2024. Menurut PP itu, PMN Wijaya Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara.

Nilai PMN untuk Wijaya Karya mencapai Rp6 triliun. "Besarnya nilai penambahan PMN ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan Menteri BUMN," bunyi PP untuk Wijaya Karya.

Dalam prospektus yang dirilis Wijaya Karya, Selasa (2/4/2024), perseroan berencana menawarkan sebanyak 46,8 miliar saham baru seri B atau setara dengan 83,92% dengan nilai nominal Rp100. Saham-saham ini ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp197.

Dari aksi itu, Wijaya Karya menargetkan perolehan dana Rp9,22 triliun. Dalam rencana ini, pemerintah sebagai pemilik satu saham seri A Dwiwarna dan 5,83 miliar saham seri B Wijaya Karya akan melaksanakan HMETD dengan PMN Rp6 triliun tersebut.

Jika rencana itu terealisasi, Wijaya karya akan menggunakan dana Rp6 triliun untuk modal kerja penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlahnya PSN yang dikerjakan perseroan mencapai 37 proyek, dan ada empat proyek di IKN.

Sementara itu, sisa dana rights issue juga akan digunakan untuk modal kerja beberapa proyek lainnya.

Wijaya Karya telah mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Januari 2024. Kemudian, perseroan juga telah mendapat izin efektif pada 28 Maret 2024.

Selanjutnya, periode pelaksanaan HMETD akan berlangsung pada 22-26 April 2024.

Sebagai tambahan informasi, dengan pelaksanaan rights issue tersebut nantinya saham seri B milik pemerintah akan menjadi 36,29 miliar dari sebelumnya 5,83 miliar atau setara dengan 65,06%. Sementara kepemilikan masyarakat di bawah 5% menjadi 19,49 miliar dari sebelumnya 3,13 miliar atau setara dengan 34,94%.