Royalti Batu Bara Kerek PNBP, Adaro Klaim Bayar US$1,17 Miliar

FAKTA.COM, Jakarta - Realisasi Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp494,18 triliun per Oktober 2023. Nilai itu setara 111,96% dari target atau tumbuh 3,72%.

Mengutip laporan APBN Kita yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satu penyumbang PNBP adalah pendapatan sumber daya alam (SDA). Di sini, pembentuknya berasal dari SDA mineral dan batu bara (minerba) yang naik signifikan 39,15%.

Lebih lanjut, peningkatan SDA minerba ini disumbang dari royalti batu bara yang tumbuh 46,63%. Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan tarif royalti saat adanya penurunan rata-rata harga batu bara acuan (HBA).

Dari penjelasan APBN Kita, PT Adaro Energy Indonesia Tbk mengklaim telah menaikkan kontribusi royalti kepada pemerintah. Dalam Public Expose Live, Selasa (28/11/2023), Adaro memaparkan, royalti kepada pemerintah naik 33%.

"Nilainya menjadi US$1,17 miliar dari sebelumnya US$882 juta," tulis manajemen Adaro.

Selain itu, Setelah mendapatkan IUPK-KOP pada September 2022, mulai 1 Januari 2023, Adaro menerapkan ketentuan perpajakan dan PNBP sesuai peraturan yang berlaku.

Dari situ, tarif royalti Adaro naik ke kisaran 14% sampai 28%, dari tarif sebesar 13,5% berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun, tarif pajak penghasilan badan turun dari 45% menjadi 22%.

Manajemen Adaro juga mengungkapkan, IUPK-KOP juga mengakibatkan perubahan lainnya terhadap bisnis Adaro. Misalnya terkait PNBP untuk pemerintah pusat dan porsi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, dengan kenaikan royalti itu, beban pokok pendapatan Adaro naik 17% menjadi US$2,99 miliar. Adapun, dalam sembilan bulan tahun ini, Adaro meraup pendapatan US$4,98 miliar atau turun 16% dari periode sama tahun 2022.