POINTER: Menanti Janji 'Hadiah' dari Defisit APBN

FAKTA.COM, Jakarta - Surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), resmi terhenti. Pada Oktober 2023, APBN sudah mulai defisit Rp700 miliar setelah dalam sembilan bulan terus-terusan surplus.

Sejatinya, APBN memang sudah dirancang defisit. Artinya, sisi pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan sisi belanja dan sisanya ditutupi lewat pembiayaan (utang).

Catatan ini justru menjadi kabar baik. Pasalnya, dengan defisit, APBN punya ruang untuk bermanuver sebagai shock absorber dari tekanan yang timbul.

• Hadiah untuk masyarakat. Pada akhir Oktober, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil jajaran Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan sumber daya APBN untuk kepentingan masyarakat.
  
  

• Sepasang bansos. Pemerintah pun langsung menyiapkan dua bansos, yakni bansos beras dan bantuan langsung tunai (BLT) EL Nino.
  
  

• Bansos beras sampai 2024. Di sisi lain, Jokowi telah menyatakan bantuan pangan berupa bansos beras akan berlangsung sampai Juni 2024.
  
  

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN per Oktober 2023 setara dengan 0,003% dari produk domestik bruto (PDB). Namun keseimbangan primer masih surplus Rp365,4 triliun.

Dari laporan sebelumnya, defisit APBN ditetapkan 2,84% dari PDB. Namun target itu dipertajam menjadi 2,3% dari PDB.

Meski begitu, Kementerian Keuangan tak menampik adanya perlambatan dalam hal pendapatan negara. Lantas, akan seperti apa realisasi APBN sampai akhir tahun dan tahun depan?

• Target pajak tak berubah. Meski pertumbuhan melambat ke 5,33%, namun target pajak tetap di level Rp1.818 triliun.
  
  

• Terbantu PNBP. Meski pendapatan pajak melambat, nyatanya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) justru tela melampaui target.
  
  

• Belanja modal tetap tinggi. Begitu juga dengan belanja modal pada 2024 yang bertepatan dengan pemilihan umum (pemilu) yang ditetapkan Rp247 triliun dari Rp210 triliun di 2023.
  
  

Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga Oktober 2023 resilien dan tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat Indonesia.

Sri Mulyani menegaskan, akselerasi belanja dan upaya mengantisipasi perlambatan pendapatan akan terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta ketidakpastian ekonomi global.