Anggaran Konsumsi KPPS Disunat, Mardani PKS: Jangan Dikurangi Haknya!

FAKTA.COM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera ikut menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah. Salah satu yang viral adalah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mardani meminta para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib mengecek hal ini secara detail di lapangan. Tujuannya agar menjadi lebih transparan.

"Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” ujar Mardani kepada wartawan, ditulis Senin (29/1/2024).

Adapun anggaran yang dimaksud adalah konsumsi. Tadinya, para anggota KPPS mendapat upah konsumsi senilai Rp15 ribu per orang, namun pada kenyataannya hanya Rp2.500.

Anggota Fraksi PKS ini mengimbau jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran dibiarkan. Nantinya, bakal menjadi petaka bagi pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

”Jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” ungkapnya.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maafnya atas kejadian tersebut.

Dia menjelaskan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. ternyata oleh pihak vendor disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.

Dengan demikian, sebanyak 24.199 orang petugas KPPS yang dilantik saat itu mendapatkan camilan yang dinilai tidak layak.

Tidak hanya soal camilan tak layak, terkait anggarannya pun menjadi polemik. Awalnya per orang dianggarkan Rp15 ribu, tapi dalam praktiknya menjadi Rp2.500.

"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucap Baehaqi.