DKPP Gelar Sidang Etik Kebocoran Data DPT Pemilu 2024

FAKTA.COM, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasar aduan nomor perkara 4-PKE-DKPP/I/2024 menggelar sidang etik ihwal kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Dalam sidang ini, pihak teradu adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI.

Mengawali persidangan Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan sidang etik yang digelar ini didasar atas aduan Ketua Pemantau Pemilu dari Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat di Jawa Timur atas nama Rico Nurfiansyah Ali.

“Sidang dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Hedy di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Dalam sidang terungkap pada pokok aduannya, pengadu Rico membeberkan sejumlah pemberitaan di media massa pada 29 Novemer 2023, soal adanya peretasan data DPT.

Dengan adanya dugaan kebocoran itu, Rico mengatakan para pihak yang teradu tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf B serta Pasal 6 Ayat 3 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pengadu yang hadir secara virtual mengatakan, meminta kepada majelis sidang DKPP memutuskan menerima pengaduan, menyatakan pihak teradu melanggar kode etik, hingga memberikan sanksi pemberhentian kepada para teradu.

Sementara itu, Anggota Komisioner KPU Mochammas Afifudin yang mewakili pihak teradu menjelaskan, KPU langsung melakukan mitigasi ketika menerima informasi adanya dugaan akses ilegal kepada data di aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), di antaranya melalui berkoordinasi dengan Bareskrim Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"KPU telah melakukan pengecekan terhadap Sidalih dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut," kata Afifudin dalam persidangan.

Sidang kemudian berlanjut pada pemeriksaan ahli. Saat ini sidang terus berlangsung secara maraton yang dihadiri pula dari Badan Siber, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga Badan Pengawas Pemilu.