Grafik Sirekap Dihapus, Kepercayaan Publik terhadap KPU Turun

FAKTA.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terhadap formulir C.

Penghentian tersebut berimbas pada perubahan tampilan website Sirekap pada info.pemilu2024.kpu.go.id. Sejak Selasa (5/3/2024) malam, tidak ada lagi tampilan grafis terkait persentase hasil penghitungan suara.

Namun, masyarakat masih bisa mengecek hasil perolehan suara tetap dari unggahan foto asli formulir C.Hasil.

Anggota Idham Holik KPU RI mengatakan, keputusan menghentikan penayangan diagram Sirekap diambil akibat tingginya tingkat kekeliruan sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota, hal itu akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” katanya, beberapa waktu lalu.

Sebelum KPU menghentikan penayangan Sirekap, polemik soal keakuratan data perolehan suara memang kerap mencuat. Terbaru, fenomena lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam kurun waktu enam hari terakhir, lonjakan suara PSI mencapai nyaris hampir 400 ribu suara. Total suara PSI pun melaju mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

Tak pelak, lonjakan suara PSI memantik kecurigaan. Sejumlah pihak pun menganggap kenaikan suara PSI itu janggal. Salah satunya disuarakan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy.

Dalam akun Instagram @romahurmuziy, politisi yang akrab disapa Romy itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan suara PPP. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu menyoroti fenomena tersebut.

"Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi 'sayang anak' lagi?" tulis Romy.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai, keputusan menghentikan penayangan Sirekap memberikan citra negatif terhadap KPU.

"Sebetulnya Sirekap ini kan sudah jadi masalah sejak awal, sejak hari-hari pertama saja sudah ada banyak catatan terutama terkait dengan perbedaan antara C1 Hasil dengan apa yang ada di Sirekap," kata Firman kepada fakta.com, Kamis (7/3/2024).

Puncaknya, kata Firman, lonjakan suara PSI yang menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Akhirnya, lanjut Firman, KPU pun mengambil keputusan menghentikan penayangan Sirekap dan hanya menampilkan C1.Hasil.

"Memang yang riil itu kan yang C1. Tapi problemnya kan fungsi sirekap itu supaya ada transparansi. Publik bisa melihat progress, sayangnya itu tadi karena sejak awal bermasalah, maka kemudian akhirnya transparansi jadi tidak bisa diterapkan," tandas Firman.

Problem lainnya, kata Firman, soal kepercayaan publik terhadap KPU. Penghentian penayangan Sirekap di tengah ramainya isu PSI, semakin memancing masalah.

"Jadi tingkat kepercayaan publik terhadap KPU bisa semakin turun. Jadi memang disayangkan. Tingkat kepercayaan publik itu tidak hanya kepada penyelenggara, tapi juga terhadap hasil," ujar Firman.