Perludem Nilai Langkah Mahfud Baik Demi Hindari Intervensi

FAKTA.COM, Jakarta - Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin menilai pengunduran diri cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan langkah baik untuk menghindari adanya intervensi penyelenggara negara.

"Hal yang sesuai dengan hukum, sehingga secara formal bisa dimaknai mau bersih dari intervensi penyelenggara negara untuk kemudian berbuat tidak netral," ucap Usep kepada Fakta.com melalui rekaman suara di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, pengunduran diri Mahfud tersebut dimaknai sebagai sikap politik dan tidak melanggar perundang-undangan.

"Tapi kalau misalnya ada menteri yang mundur ini bisa dimaknai sebagai sikap politik ya dibanding sebagai sikap yang berdasar peraturan perundang-undangan begitu Bukan berarti salah gitu ya," katanya.

Kendati demikian, penyelenggara negara dapat melakukan kegiatan kampanye selama statusnya cuti dalam jabatannya karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

"Pilihan mundur ini lebih baik dibanding harus menjabat sebagai Menteri karena memang undang-undang pemilu menyebutkan bahwa pejabat negara apapun itu jabatan mau presiden, menteri, kepala daerah dan sebagainya harus cuti Kalau mau melakukan kampanye itu. Nah sebetulnya kan penekanannya hanya cuti ya bukan mundur dari jabatan menteri," tuturnya.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan bertemu dengan Mahfud MD pada sore hari ini, Kamis (1/2/2024). Adapun pertemuan tersebut guna menindaklanjuti pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Menko Polhukam.

"Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Wonogiri, Jawa Tengah.

Presiden kembali menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan Mahfud yang pamit dari Kabinet Indonesia Maju karena menjadi peserta kontestasi Pilpres 2024. Mahfud berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

"Ya, itu hak dan saya menghormati," jelasnya. (RND)