Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Jadi Ancaman Demokrasi

FAKTA.COM, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden hingga menteri boleh kampanye dan boleh memihak selama gelaran Pemilu 2024. Praktik demokrasi di Tanah Air pun dinilai terancam.

"Kami menilai bahwa pernyataan ini akan sangat berbahaya bagi berjalannya praktik demokrasi menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang," ucap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Selain itu, imbuh dia, diizinkannya unsur jabatan presiden dan menteri untuk melakukan kampanye secara terbuka pun akan menimbulkan konflik kepentingan. Menurut dia, berimplikasi pada rangkaian praktik kecurangan di lapangan.

Dia menuturkan, secara ideal, Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan seharusnya bertugas untuk menjalankan mandat konstitusi yang menghendaki agar Pemilu berlangsung secara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Presiden tampak sangat berpihak pada salah satu Paslon yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," ucapnya.

Dalam beberapa peristiwa pun ketidaknetralan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) atau perangkat desa tanpa diikuti oleh langkah penegakan hukum. Dia menilai, indikasi ini akhirnya menciptakan insinuasi bahwa Pemilu diselenggarakan secara curang dan berpihak pada salah satu paslon.

"Keberpihakan Presiden tentu tidak dapat dianggap sepele, sebab Presiden memiliki kontrol penuh atas instrumen pertahanan-keamanan yang mana dapat mengarahkan dukungan masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh diungkapkan, pernyataan Kepala Negara bisa saja disalahartikan oleh sejumlah pejabat. Dimana, nantinya mereka akan turun gunung menenangkan masing-masing paslon jagoan.

"Pejabat yang akan ikut kontestasi ataupun mendukung salah satu pasangan calon akan menyalahgunakan kewenangannya sehingga dipastikan terjadi abuse of power," jelasnya.